Rilis Info News - Keluhan terhadap penerapan Aplikasi Setara di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Soppeng terus bermunculan. Menariknya, keberatan yang disampaikan tidak hanya datang dari ASN yang berdomisili jauh dari tempat kerja, tetapi juga dari mereka yang tinggal di sekitar kantor.
Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa persoalan utama bukan semata-mata terkait jarak tempuh, melainkan mekanisme penggunaan aplikasi yang dinilai kurang efektif dan menambah beban administrasi pegawai.
Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang, mengatakan berbagai aspirasi yang diterimanya menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi implementasi aplikasi tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan.
"Keluhan yang kami terima bukan hanya dari ASN yang rumahnya jauh dari kantor. ASN yang tinggal dekat pun banyak yang berharap absensi cukup dilakukan dua kali sehari, yakni saat masuk dan saat pulang kerja. Apalagi saat ini absensi manual juga masih berjalan," ujarnya.
Menurut Mahmud, pemanfaatan teknologi dalam birokrasi seharusnya mampu menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan peningkatan kinerja, bukan justru menambah aktivitas administratif yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan absensi, aspirasi lain yang cukup banyak disampaikan ASN berkaitan dengan jam kerja pada hari Jumat. Sejumlah pegawai berharap adanya penyesuaian kebijakan sehingga aktivitas kerja dapat berakhir lebih awal dibandingkan ketentuan yang berlaku saat ini.
"Berbagai keluhan yang muncul di lapangan perlu didengar. Pemerintah tentu memiliki pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, namun masukan dari ASN sebagai pengguna sistem juga penting untuk menjadi bahan evaluasi," katanya.
LSM SIDIK menilai banyaknya keluhan yang muncul merupakan sinyal perlunya dialog terbuka antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan ASN sebagai pengguna aplikasi. Dengan komunikasi yang baik, tujuan digitalisasi birokrasi tetap dapat tercapai tanpa menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.
Karena itu, pihaknya mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Aplikasi Setara, mulai dari efektivitas sistem, tingkat penerimaan pengguna, hingga manfaat nyata yang dirasakan dibandingkan dengan sumber daya dan anggaran yang telah digunakan.
"Jika keluhan yang sama datang dari ASN yang tinggal jauh maupun yang dekat dengan kantor, tentu ini menjadi masukan penting yang tidak boleh diabaikan. Evaluasi diperlukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menjadi beban tambahan bagi pengguna," tegas Mahmud.
Ia juga mengingatkan agar penerapan aplikasi berbasis digital benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan kemudahan kerja ASN.
"Jangan sampai aplikasi absensi yang diterapkan hanya mengikuti pola aplikasi lain yang semakin banyak digunakan karena menguntungkan pihak tertentu, sementara manfaat yang dirasakan pengguna tidak sebanding dengan beban yang ditimbulkan. Yang terpenting adalah bagaimana sistem ini benar-benar membantu ASN bekerja lebih efektif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah daerah dalam merespons berbagai aspirasi tersebut. Sebab, bagi banyak ASN, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat nyata bagi penggunanya.
(A1R)
0Comments