Kadis Kominfo Tak Hadir di Rapat Klarifikasi, LHI: Ada yang Disembunyikan?

Rilisinfonews.id -  Komisi I DPRD Kabupaten Soppeng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindak lanjut atas surat resmi dari salah satu pimpinan redaksi media lokal yang mempertanyakan transparansi pengelolaan dana media oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat. Rabu, 2 Juli 2025.

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD tersebut dihadiri sejumlah wartawan serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Namun, Kepala Diskominfo, Kanaruddin, tidak hadir dalam forum resmi tersebut. Pimpinan rapat menjelaskan bahwa yang bersangkutan tengah menghadiri agenda bersama Kementerian Hukum dan HAM di Makassar.

Penjelasan tersebut langsung memicu kekecewaan dari para jurnalis yang hadir. Mereka meragukan keabsahan alasan ketidakhadiran tersebut dan menilai ada ketidaksesuaian antara pernyataan pejabat DPRD dengan fakta di lapangan.

“Saya melihat langsung Kadis Kominfo berada di Barjas, bukan di Makassar seperti yang disampaikan,” ungkap Amran, salah satu jurnalis lokal di hadapan anggota Komisi I DPRD.

Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, turut menyayangkan ketidakhadiran Kepala Diskominfo. Ia menilai absennya pejabat tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap mekanisme klarifikasi yang semestinya dijunjung tinggi oleh setiap aparatur negara.

“Ini bukan soal hadir atau tidak hadir. Ini soal integritas dan akuntabilitas. Ketidakhadiran beliau dalam forum resmi DPRD justru memberi kesan seolah ada sesuatu yang ditutupi,” tegas Mahmud.

Sorotan terhadap Komitmen Keterbukaan

RDP yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi terbuka justru menyisakan tanda tanya besar. Ketidakhadiran Kepala Dinas Kominfo dinilai mencederai prinsip transparansi, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap komitmen institusi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara bersih dan akuntabel.

Alih-alih menjawab kegelisahan publik, absennya pejabat terkait dalam forum resmi DPRD disebut-sebut sebagai bentuk pengabaian terhadap marwah lembaga legislatif serta semangat keterbukaan informasi publik.

(A1R)