Kadis Kominfo Soppeng Mangkir dari RDP DPRD, Diduga Beri Alasan Palsu

Rilisinfonews.id -  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng, Kanaruddin, menjadi sorotan tajam setelah tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Soppeng, Rabu (2/7/2025). Ketidakhadirannya menuai kritik, terlebih alasan yang disampaikan dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu anggota Komisi I DPRD mengungkapkan, Kanaruddin disebut tengah berada di Makassar untuk menghadiri agenda bersama Kementerian Hukum dan HAM. Namun, klaim tersebut segera diragukan kebenarannya.

Wartawan lokal, Amran Malala, menyatakan bahwa dirinya melihat langsung Kadis Kominfo berada di Barjas bukan di Makassar pada waktu yang sama dengan agenda RDP.

“Saya menyaksikan sendiri. Kadis Kominfo tidak di Makassar, melainkan di Barjas,” tegas Amran dalam forum RDP yang dihadiri anggota Komisi I.

Pernyataan itu sontak memantik respons keras dari sejumlah pihak. Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, mengecam sikap Kanaruddin yang dinilainya tidak hanya melecehkan forum legislatif, tetapi juga mencoreng integritas jabatan publik.

“Ini bukan sekadar absen dari rapat. Ini bentuk pembangkangan terhadap lembaga perwakilan rakyat. Tindakan ini merusak kepercayaan publik,” ujarnya.

Alfred menegaskan, ketidakhadiran Kanaruddin dalam forum resmi yang membahas dugaan kejanggalan pengelolaan dana media di lingkungan Diskominfo merupakan isu serius. Apalagi, bila alasan ketidakhadiran tersebut terbukti tidak benar.

“RDP ini bukan forum basa-basi. Kami menginginkan transparansi dan klarifikasi yang jujur. Sayangnya, yang disampaikan justru alasan yang menyesatkan. Ini bentuk penghinaan terhadap masyarakat Soppeng,” tegasnya.

Ia pun mendesak DPRD untuk segera mengeluarkan rekomendasi evaluasi terhadap jabatan Kanaruddin kepada Bupati Soppeng. Menurutnya, langkah tegas dibutuhkan untuk menjaga marwah pemerintahan serta mencegah tumbuhnya budaya manipulatif di kalangan birokrasi.

“Jika dibiarkan, budaya kebohongan akan makin mengakar. Soppeng membutuhkan pejabat yang jujur, bukan aktor di balik panggung kekuasaan,” tutup Alfred. 

Sebagai informasi, RDP tersebut digelar atas dasar surat resmi dari salah satu pimpinan redaksi media lokal, yang meminta klarifikasi terkait transparansi dan pengelolaan dana media oleh Diskominfo Soppeng.