TSWoTUOlTUW7TSW8TUGpTpW8Ti==
Breaking
News

Waskita Disorot soal Upah Pekerja Sekolah Rakyat Soppeng, Mahmud Cambang Desak Pembayaran

Font size
Print 0

 
Rilis Info News -  Persoalan pembayaran upah pekerja pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Soppeng kembali menuai sorotan. Sejumlah pekerja lokal mengeluhkan upah mereka yang hingga kini belum dibayarkan, meski pekerjaan telah diselesaikan.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Ketua LSM Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (SIDIK), Mahmud Cambang, kembali mendatangi pihak PT Waskita di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, Lempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Rabu (18/11/2026).

Kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya setelah Mahmud sebelumnya menemui pihak Waskita pada awal Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) Waskita, Poernomo, disebut telah menyampaikan komitmen untuk menuntaskan seluruh pekerjaan pembangunan.

Namun, di tengah pelaksanaan proyek, persoalan pembayaran upah pekerja lokal justru masih menyisakan keluhan. Mahmud mengaku menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang bekerja melalui kontraktor lokal, tetapi belum mendapatkan hak mereka.

Berdasarkan keterangan sejumlah kontraktor lokal yang dikonfirmasi, keterlambatan pembayaran upah tersebut diduga berkaitan dengan belum dicairkannya dana dari pihak Waskita.

Setibanya di lokasi, Mahmud bersama sejumlah wartawan dan perwakilan LSM lainnya terlebih dahulu menemui staf Waskita yang akrab disapa Tomo.

Dalam pertemuan itu, Tomo mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan keuangan perusahaan karena posisinya hanya sebagai staf. Ia juga menyampaikan bahwa bagian keuangan dan pimpinan perusahaan, Poernomo, belum berada di lokasi.

Tidak lama kemudian, Poernomo tiba dan menemui rombongan. Saat dimintai penjelasan mengenai keterlambatan pembangunan, ia justru mengarahkan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada pihak PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Aswar Anas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Kami hanya berkontrak dengan PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan dikonfirmasi ke pihak PUPR," ujar Poernomo.

Sementara terkait keluhan pekerja yang belum menerima upah, Poernomo mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia bahkan meminta agar kontraktor lokal yang mengaku bekerja sama dengan Waskita menunjukkan legalitas perusahaannya.

Meski demikian, dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa salah satu kontraktor lokal telah melakukan komunikasi dengan pihak Waskita. Pembayaran upah disebut dijanjikan akan direalisasikan pada 28 November 2026.

Menanggapi hal itu, Mahmud menegaskan pihaknya akan mengawal janji tersebut hingga benar-benar direalisasikan. Tanggal 28 November menjadi batas waktu yang diberikan untuk memastikan hak para pekerja dibayarkan.

Jika komitmen itu kembali tidak dipenuhi, Mahmud menyatakan pihaknya siap mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar sebagai bentuk desakan kepada pihak terkait.

"Kami hanya memperjuangkan masyarakat kecil yang sudah bekerja. Jangan sampai tenaga mereka sudah digunakan, tetapi haknya justru tidak dibayarkan," tegasnya.

PWI Soppeng Soroti Keterbukaan Informasi

Selain persoalan upah pekerja, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Soppeng, A. Jumawi, turut menyoroti keterbukaan informasi pihak Waskita dalam pelaksanaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan pekerjaan, termasuk sejauh mana progres pembangunan telah direalisasikan.

Jumawi juga mengungkapkan bahwa upaya sejumlah wartawan untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak Waskita disebut tidak memperoleh tanggapan. Bahkan, ia menyoroti adanya dugaan pemblokiran nomor WhatsApp wartawan yang berupaya melakukan konfirmasi.

"Ini pembangunan yang menggunakan uang rakyat. Maka rakyat juga berhak mengetahui sejauh mana progresnya. Kami meminta pihak Waskita terbuka dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Soppeng dapat segera diselesaikan sehingga fasilitas pendidikan tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembangunannya.

Menurutnya, penyelesaian proyek bukan semata-mata menyangkut rampungnya bangunan secara fisik, tetapi juga menyangkut kepentingan para siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Dalam kunjungan tersebut turut hadir Akbar, Ariyanto Kasus, Alfred, Firman, A. Irfan, serta sejumlah wartawan lainnya.

(Red)

Waskita Disorot soal Upah Pekerja Sekolah Rakyat Soppeng, Mahmud Cambang Desak Pembayaran
Check Also
Next Post

0Comments

Link copied successfully