Rilis Info News - Kelompok pemuda Matadoor (Makassar Tidak Kendor) mendesak Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap MYE Lounge menyusul polemik acara birthday party yang diduga menampilkan praktik LGBT dan menjadi sorotan publik.
Desakan tersebut disampaikan Matadoor melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pengawasan tempat hiburan malam serta penegakan aturan yang berlaku. Mereka meminta pemerintah tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan apakah kegiatan yang berlangsung di MYE Lounge telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perizinan.
Dalam aksi tersebut, Matadoor menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menyikapi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka mendesak instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi perizinan dan aktivitas operasional tempat hiburan malam tersebut.
Jenderal Lapangan Matadoor, Ryyan Saputra, menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terhadap dugaan pelanggaran yang telah menjadi perhatian publik.
"Persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Kami mendesak Pemkot Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan, melakukan pemeriksaan secara terbuka, serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan pengawasan," tegas Ryyan.
Ia juga meminta pengelola MYE Lounge memberikan klarifikasi secara terbuka terkait acara yang menjadi polemik tersebut. Menurutnya, setiap pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan izin operasional dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Matadoor, Karaeng Emba, menyatakan bahwa organisasinya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah dan pihak terkait memberikan kejelasan kepada masyarakat.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini dan tidak akan berhenti menyuarakan tuntutan sampai ada kejelasan. Kami meminta pemerintah bertindak berdasarkan aturan, bukan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian," ujarnya.
Matadoor juga mendesak pemerintah dan instansi berwenang untuk mengevaluasi izin operasional MYE Lounge. Bahkan, mereka meminta agar penyegelan dipertimbangkan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran yang memiliki dasar hukum untuk dilakukan penindakan.
Bagi Matadoor, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan formal. Pemerintah dituntut menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan, menjelaskan dasar hukum yang digunakan, serta memastikan mekanisme pengawasan terhadap tempat hiburan malam berjalan secara efektif.
Meski demikian, Matadoor menekankan pentingnya penanganan persoalan tersebut tetap mengedepankan prinsip hukum dan pemeriksaan yang objektif. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses yang sah, dengan penindakan yang didasarkan pada perbuatan yang terbukti melanggar aturan, bukan pada identitas maupun orientasi seseorang.
Hingga kini, Matadoor menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan MYE Lounge dan menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah serta instansi berwenang.
Publik pun menantikan keterbukaan pemerintah dalam menindaklanjuti polemik tersebut, termasuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran serta menentukan langkah hukum yang dapat diambil sesuai ketentuan yang berlaku.
0Comments