Rilis Info News - Kabid Politik, Hukum, HAM dan Demokrasi BEM Nusantara Sulawesi Selatan, Risaldi Aditia, membantah keras pernyataan Menteri Kesehatan yang meminta masyarakat beradaptasi dengan kondisi asap karhutla dengan mengurangi aktivitas di luar rumah.
Menurut Risaldi, masyarakat tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai pihak yang harus menanggung akibat dari kegagalan negara mengendalikan karhutla.
“Kami membantah cara pandang tersebut. Rakyat tidak boleh hanya disuruh stay di rumah dan beradaptasi dengan asap. Kalau udara sudah tercemar, negara harus hadir menyelesaikan sumber persoalannya, bukan sekadar meminta masyarakat menyesuaikan diri,” tegas Risaldi Aditia.
Ia mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam menangani sumber karhutla, termasuk pencegahan, pengawasan, penindakan terhadap pelaku pembakaran, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
“Siapa yang membakar? Siapa yang mengawasi? Apa tindakan konkretnya? Jangan sampai rakyat diminta menerima asap sebagai sesuatu yang normal, sementara akar persoalannya tidak diselesaikan,” ujarnya.
Risaldi menegaskan bahwa hak masyarakat atas udara yang sehat tidak boleh digantikan hanya dengan himbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
“Jangan normalisasi asap karhutla dengan dalih adaptasi. Yang harus beradaptasi adalah kebijakan pemerintah terhadap kondisi darurat lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja, bukan sekadar meminta rakyat bertahan,” tegasnya.
“Rakyat tidak butuh sekadar himbauan untuk diam di rumah. Rakyat butuh negara yang bekerja. Jangan jadikan kemampuan rakyat untuk bertahan sebagai alasan pemerintah berhenti menyelesaikan masalah,” tutup Risaldi Aditia.
0Comments