Rilis Info News - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakkanrebete, Kabupaten Soppeng, mendapat sorotan setelah muncul keluhan terkait makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat pada Kamis (17/9/2026).
Makanan yang disalurkan ke sekolah pada hari Kamis disebut memiliki aroma tidak sedap dan diduga tidak layak dikonsumsi. Keluhan tersebut disampaikan salah seorang orang tua murid kepada redaksi RilisInfonews.id.
Menurut keterangan yang diterima, menu MBG pada hari tersebut berupa bakso. Makanan itu disebut mengeluarkan aroma menyerupai makanan basi sehingga guru di sekolah memilih melarang peserta didik untuk mengonsumsinya.
“ Baksonya aromanya sudah tidak sedap seperti basi. Karena itu, para guru di sekolah anak kami melarang peserta didik untuk memakannya,” ujar orang tua murid tersebut.
Keluhan serupa, lanjutnya, juga diterima dari penerima manfaat di Salah satu Posyandu. Kondisi tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua, mengingat program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan masyarakat penerima manfaat.
“Kami tentu khawatir dengan kondisi seperti ini karena menyangkut kesehatan anak-anak sebagai penerima program MBG,” katanya.
LSM SIDIK Minta Pengawasan Diperketat
Menanggapi laporan tersebut, Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang, meminta kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Menurut Mahmud, setiap makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat semestinya melalui pemeriksaan untuk memastikan kondisi, kebersihan, dan kelayakannya.
“Ini bukan persoalan sepele. Kalau makanan sudah berbau seperti basi, mengapa masih didistribusikan? Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak,” ujar Mahmud.
Ia meminta pengelola SPPG bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan memperketat pengawasan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan hingga pendistribusian.
“Pihak SPPG dan mitra wajib memeriksa makanan secara menyeluruh sebelum didistribusikan. Jangan hanya mengejar jumlah porsi, tetapi mengabaikan mutu dan keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
Mahmud juga mendorong agar laporan mengenai makanan yang diduga tidak layak konsumsi tersebut segera ditindaklanjuti melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses penyediaan makanan.
“Pengawasan harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar formalitas. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan manfaat gizi justru menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan penerima manfaat,” katanya.
Ia menambahkan, apabila nantinya hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi, pihak berwenang perlu mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Mahmud, keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG, termasuk memastikan setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan.
LSM SIDIK juga mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan secara konstruktif terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Soppeng. Pengawasan publik dinilai penting agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi RilisInfonews.id belum memperoleh keterangan resmi dari pihak SPPG Pakkanrebete terkait keluhan tersebut.
Redaksi masih berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait untuk memastikan informasi yang beredar sekaligus memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
0Comments