Rilis Info News - Pusat Pertokoan Watansoppeng kembali menyisakan tanda tanya. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM. Namun di sisi lain, sejumlah fasilitas yang semestinya bisa menjadi ruang usaha justru terlihat tidak termanfaatkan.
Kondisi tersebut ditemukan Ketua LSM Sidik, Mahmud Cambang, saat melakukan pemantauan di kawasan Pusat Pertokoan Watansoppeng, Jumat sore (28/8/2026).
Mahmud menyoroti khusus kondisi gedung bagian utara. Dari sejumlah lost yang ada, menurutnya, hanya satu yang masih terlihat menjalankan aktivitas usaha, yakni tempat tukang jahit.
"Hanya satu yang nampak difungsikan, yaitu tukang jahit. Yang lain sudah tertutup," kata Mahmud.
Ia menyebut jumlah lost yang tidak difungsikan mencapai puluhan.
"Ada puluhan yang sudah tertutup dan lost tidak difungsikan," ujarnya.
Ditertibkan, Diawasi, Lalu?
Yang menjadi perhatian Mahmud, sejumlah lost kini berada di bawah pengawasan BPKPD Kabupaten Soppeng.
Pada lost tersebut terdapat kertas pemberitahuan bertuliskan:
"DIBAWAH PENGAWASAN BPKPD (DIAMBIL ALIH UNTUK DITATA ULANG PEMANFAATANNYA)."
Menurut Mahmud, status tersebut seharusnya diikuti dengan langkah nyata. Jangan sampai penertiban hanya menghasilkan lost yang kosong, sementara rencana pemanfaatan berikutnya tidak kunjung terlihat.
Pertanyaan publik pun menjadi sederhana: kapan ditata ulang dan untuk siapa nantinya fasilitas itu dimanfaatkan?
Mahmud meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka rencana penataan kembali kawasan tersebut.
Lantai Tiga Memprihatinkan
Persoalan tidak berhenti di deretan lost.
Mahmud juga menemukan kondisi lantai tiga Pusat Pertokoan Watansoppeng yang dinilainya semakin memprihatinkan. Padahal, kawasan tersebut sebelumnya pernah digunakan pedagang kuliner dan pelaku usaha lainnya.
Kini, bagian tangga terlihat mulai berlumut. Sejumlah pelesteran mengalami kerusakan. Di beberapa titik, lantai dan dinding bahkan mulai ditumbuhi tanaman liar.
Sejumlah meteran listrik juga disebut masih terpasang.
Kondisi tersebut, menurut Mahmud, memperlihatkan adanya fasilitas yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Di lantai tiga sejumlah meteran listrik masih terpasang. Hanya saja sebagian besar lantai dan dinding sudah ditumbuhi pohon liar," ungkapnya.
Potensi Ekonomi Malah Dibiarkan Mati
Mahmud mempertanyakan mengapa fasilitas yang berada di kawasan strategis tersebut tidak dikembangkan menjadi ruang ekonomi baru.
Menurut dia, lantai tiga maupun lost yang kosong sebenarnya dapat diarahkan untuk UMKM, kuliner, ekonomi kreatif, atau kegiatan produktif masyarakat lainnya.
Ironisnya, kata Mahmud, ada masyarakat yang berminat menempati dan membuka usaha, tetapi tidak mengetahui jalur atau instansi yang harus dihubungi.
"Terus terang saja, banyak masyarakat yang ingin menempati, hanya saja mereka tidak tahu ke mana harus berhubungan," katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga membuka informasi secara transparan mengenai tata cara pemanfaatan fasilitas tersebut.
LSM Sidik Soroti Kebijakan UMKM
Mahmud juga mengingatkan pemerintah agar pembangunan fasilitas yang mengatasnamakan pemberdayaan UMKM benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ia menilai pembangunan jangan berhenti pada proyek fisik, sementara setelah selesai fasilitas tersebut justru tidak produktif.
"Utamanya terkait pembangunan UMKM, jangan dibangun dan dianggarkan hanya untuk keluarga pejabat," tegas Mahmud.
Pernyataan tersebut, menurutnya, menjadi kritik agar program pemerintah benar-benar dilaksanakan secara terbuka, adil dan tepat sasaran.
Pemda Diminta Jangan Tunggu Viral
Mahmud meminta BPKPD dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng segera mengambil langkah konkret.
Ia berharap pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap seluruh lost, memastikan status pemanfaatannya, membuka mekanisme pengajuan bagi masyarakat serta menyusun konsep pengelolaan yang mampu menghidupkan kembali kawasan tersebut.
Sebab, menurut Mahmud, aset daerah yang dibiarkan kosong bukan hanya persoalan pemandangan yang tidak sedap.
Di balik bangunan tersebut ada potensi ekonomi, peluang usaha dan kepentingan masyarakat yang seharusnya bisa bergerak.
"Kalau memang dibangun untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai akhirnya kosong dan tidak terurus. Pemerintah harus punya inovasi untuk menghidupkannya kembali," pungkas Mahmud.
0Comments