Rilis Info News - Kebijakan relokasi pedagang dari pelataran Masjid Raya Darussalam Watansoppeng ke kawasan eks Taman Gapis kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya pemerintah melakukan penataan dan memindahkan para pedagang dari area masjid, kini sejumlah lapak baru kembali terlihat beroperasi di lokasi tersebut.
Kondisi itu memicu kekecewaan di kalangan pedagang yang telah lebih dulu direlokasi. Mereka mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan penataan kawasan, karena merasa telah mematuhi aturan yang ditetapkan demi mendukung ketertiban dan keindahan kota.
Salah seorang pedagang yang direlokasi, Endang, mengaku heran dengan kembali munculnya aktivitas jual beli di pelataran masjid. Menurutnya, para pedagang yang dipindahkan tidak pernah mempersoalkan kebijakan pemerintah selama aturan tersebut diterapkan secara adil kepada semua pihak.
"Kami patuh pada pemerintah. Saat diminta pindah ke eks Taman Gapis, kami mengikuti dan tidak keberatan. Tapi sekarang kenapa ada lagi pedagang yang berjualan di pelataran masjid? Ini yang membuat kami bertanya-tanya," ujarnya.Jumat (19/6/2026).
Endang menilai penertiban seharusnya dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan satu pedagang dengan pedagang lainnya. Jika kawasan pelataran masjid memang ditetapkan sebagai area yang harus steril dari aktivitas perdagangan, maka aturan tersebut harus berlaku bagi siapa pun tanpa pengecualian.
"Kalau memang mau menertibkan, jangan setengah-setengah dan jangan tebang pilih. Semua harus diperlakukan sama," tegasnya.
Ia juga menanggapi kemungkinan adanya anggapan bahwa pedagang yang saat ini berjualan di pelataran masjid hanya bersifat mobile atau tidak menetap sehingga dianggap berbeda dengan pedagang sebelumnya.
Menurutnya, apa pun bentuk aktivitas berdagang yang dilakukan, prinsip keadilan tetap harus menjadi dasar dalam penerapan kebijakan.
"Jangan ada alasan karena mereka tidak permanen atau hanya berjualan secara mobile lalu diperbolehkan. Yang kami minta sederhana, aturan harus diterapkan secara adil kepada semua," katanya.
Lebih lanjut, Endang menegaskan bahwa para pedagang tidak pernah menolak kebijakan pemerintah daerah. Namun, munculnya kembali lapak di lokasi yang sebelumnya telah dikosongkan menimbulkan kesan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesama pedagang.
"Kami ini warga Kabupaten Soppeng yang taat aturan. Apa pun kebijakan pemerintah, kami siap mengikuti. Tetapi kalau ada yang diberikan kesempatan berjualan di tempat yang sama sementara kami harus pindah, tentu kami merasa kecewa. Jangan sampai muncul kesan diskriminasi karena kami semua memiliki hak yang sama sebagai warga Soppeng," tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai alasan kembali munculnya aktivitas perdagangan di pelataran Masjid Raya Darussalam setelah proses relokasi sebelumnya dilakukan.
Para pedagang berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Mereka juga meminta adanya kepastian dan konsistensi dalam penerapan aturan, sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pedagang yang telah mematuhi kebijakan relokasi.
(A1R)
0Comments