Rilis Info News - Peran serta masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan publik dalam pengawasan penggunaan anggaran, pelaporan dugaan penyimpangan, hingga pendidikan antikorupsi dinilai mampu memperkuat sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua Harian Celebes Corruption Watch, Muh Zulfikar, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran negara maupun daerah agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat harus aktif melakukan pengawasan terhadap proyek pemerintah, penggunaan anggaran, serta berani melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan,” ujar Muh Zulfikar dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga menilai keterbukaan informasi publik harus dimanfaatkan masyarakat sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah.
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendorong penguatan peran masyarakat melalui pendidikan, kampanye antikorupsi, serta pembinaan partisipasi publik. Pada tahun 2026, KPK menyiapkan sejumlah program kampanye antikorupsi nasional guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Maret 2026 terdapat ribuan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang masuk dari berbagai daerah di Indonesia. Tingginya jumlah laporan tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Muh Zulfikar juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil untuk terus membangun budaya antikorupsi melalui edukasi, pengawasan, dan advokasi kebijakan publik.
“Korupsi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kontrol sosial dari masyarakat harus diperkuat agar pembangunan benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Selain penindakan hukum, pendekatan pencegahan melalui pendidikan integritas sejak dini juga dinilai penting untuk membentuk budaya jujur, transparan, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.
0Comments