Rilis Info News - Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Tak tanggung-tanggung, Soppeng bersama Kota Makassar menjadi dua daerah pertama di Sulawesi Selatan yang sukses mengamankan opini WTP tahun ini. Capaian tersebut diumumkan dalam agenda Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026).
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menerima langsung laporan hasil pemeriksaan tersebut didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Di balik raihan itu, Suwardi menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar formalitas administrasi atau penghargaan simbolik tahunan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara disiplin, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang dinilai mampu menjaga integritas dan konsistensi kerja dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
“Opini WTP ini lahir dari kedisiplinan kerja, kinerja positif, dan integritas seluruh perangkat daerah. Integritas harus terus dijaga dan kedisiplinan ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan wibawa pemerintahan tetap terpelihara,” ujar Suwardi.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku.
Ia menyebut ada empat indikator utama dalam penilaian LKPD, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut telah diuji oleh tim pemeriksa dan menjadi dasar dalam penentuan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini sekaligus menegaskan konsistensi Pemkab Soppeng dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah, capaian ini menjadi catatan positif yang tak bisa dipandang sebelah mata.
0Comments