Desakan itu disampaikan Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang. Ia meminta agar seluruh proses pelaksanaan program dibuka secara transparan dan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari pengadaan hingga realisasi di lapangan.
Menurut Mahmud, penggunaan dana desa tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan ketat karena seluruh anggaran wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“APH harus turun langsung mengusut program Ketapang Desa Tetewatu Tahun 2025. Jangan hanya berhenti pada laporan administrasi. Semua harus diperiksa, mulai dari proses pengadaan kambing, jumlah anggaran, daftar penerima manfaat, hingga realisasi fisiknya di lapangan,” tegas Mahmud, Kamis (21/05).
Ia menilai pengelolaan dana negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dibuktikan secara nyata.
“Dana desa itu uang negara. Tidak boleh dikelola secara tertutup. Pemerintah desa wajib menjelaskan seluruh penggunaan anggaran secara rinci kepada masyarakat,” lanjutnya.
Mahmud juga meminta instansi terkait ikut melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program ternak kambing tersebut agar tidak ada celah dalam penggunaan anggaran Ketapang Tahun 2025 di Desa Tetewatu.
“Jangan tunggu polemik membesar baru bergerak. APH harus segera turun melakukan penelusuran supaya semuanya terang dan jelas,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Pemerintah Desa Tetewatu maupun aparat penegak hukum terkait belum memberikan tanggapan mengenai persoalan tersebut.
0Comments