Rilis Info News - LSM Celebes Corruption Watch (CCW) memberikan peringatan keras kepada seluruh instansi pemerintah daerah yang masih mengalokasikan dana hibah kepada instansi vertikal setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Minggu (31/5/2026).
Peringatan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, yang mengingatkan kepala daerah agar tidak lagi memberikan dana hibah maupun bantuan lain kepada instansi vertikal yang pembiayaannya telah ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Harian Celebes Corruption Watch 'zhul' menegaskan bahwa praktik penganggaran hibah kepada instansi vertikal yang terus dilakukan setiap tahun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, pemborosan anggaran daerah, hingga membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“CCW mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak menjadikan pemberian hibah kepada instansi vertikal sebagai kegiatan rutin tahunan. Arahan Ketua KPK harus menjadi perhatian serius demi menjaga independensi lembaga, mencegah potensi konflik kepentingan, dan memastikan APBD digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” tegas Zhul.
CCW menilai bahwa instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemerintah pusat lainnya pada dasarnya telah memperoleh dukungan anggaran melalui APBN sehingga pemerintah daerah harus lebih selektif dan berhati-hati dalam mengalokasikan bantuan hibah.
Selain itu, LSM CCW meminta aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penganggaran hibah agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Temuan KPK sebelumnya juga menunjukkan adanya potensi duplikasi pendanaan antara APBN dan APBD dalam pemberian hibah kepada instansi vertikal.
“Jangan sampai dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat justru terserap untuk kebutuhan yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat,” lanjutnya.
Zhul' juga mendesak seluruh pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hibah kepada instansi vertikal serta mempublikasikan penggunaan anggaran tersebut secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
LSM CCW menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap kebijakan hibah daerah dan siap melaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun daerah.
(Humas LSM CCW)
0Comments