Rilis Info News - Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Rabu (15/4/2026).
Rapat ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi menghadapi potensi gejolak harga sekaligus mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada tataran rapat semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.
“Koordinasi harus diperkuat, tapi yang lebih penting adalah kerja nyata. Pengendalian inflasi harus benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan rapat sebagai sarana evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis ke depan agar kebijakan yang diambil tetap adaptif terhadap dinamika yang ada.
Selain itu, Bupati mendorong perangkat daerah untuk lebih inovatif, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan pangan—sektor yang dinilai paling rentan memicu inflasi jika tidak dikelola dengan baik.
Menurutnya, kolaborasi lintas daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Iduladha.
“Kerja sama antar daerah tidak bisa ditawar. Ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga harus dijaga bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi sebagai fondasi dalam membangun pemerintahan yang modern dan responsif.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Ini menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan,” jelasnya.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menyusun langkah strategis yang terukur dan berbasis data dalam pengendalian inflasi, termasuk menyusun roadmap yang jelas dan terarah.
“Kita butuh perencanaan yang matang, berbasis data, serta memperkuat sinergi antar daerah agar pengendalian inflasi berjalan optimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Soppeng mencatatkan sejumlah capaian positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk kategori terbaik di Sulawesi Selatan serta rasio gini yang tetap stabil sesuai standar nasional.
Melalui rapat ini, pemerintah berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengendalian inflasi dan mempercepat digitalisasi daerah, sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Kepala SKPD terkait, Direktur Utama PDAM, Kepala BPS Kabupaten Soppeng, pimpinan Bulog Cabang Soppeng, serta perwakilan Bank Sulselbar.
(A1R)
0Comments