Rilis Info News - Kegelisahan publik kembali mencuat di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Sebuah kasus penganiayaan yang dinilai terang dan jelas baik dari sisi pelaku, korban, maupun instrumen hukum justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Sikap aparat penegak hukum yang dinilai tidak tegas melahirkan persepsi bahwa keadilan sedang berjalan pincang. Ketika hukum tak lagi berdiri tegak, luka yang ditinggalkan bukan hanya membekas di tubuh korban, tetapi juga menggerogoti rasa keadilan kolektif masyarakat.
Pada titik ini, negara seakan terasa absen. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum perlahan terkikis, bahkan terancam hilang.
Sejumlah pihak menilai, penanganan kasus penganiayaan tersebut seharusnya dapat dilakukan secara transparan dan profesional. Namun, proses hukum yang berjalan dinilai lamban dan belum mencerminkan asas keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. “Ketika hukum terlihat bisa dipelintir, yang muncul adalah rasa frustrasi kolektif,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Soppeng.
Situasi ini semakin memprihatinkan mengingat hukum sejatinya merupakan benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan. Ketika benteng itu rapuh, kemarahan publik berpotensi mencari jalannya sendiri.
Penundaan keadilan atau penegakan hukum yang dinilai tidak adil bukan sekadar persoalan individu. Akumulasi rasa ketidakadilan dapat menjelma menjadi kegaduhan besar dan bahkan memicu konflik sosial di suatu daerah.
Keluarga korban, masyarakat yang prihatin, hingga elemen sipil lainnya bisa terdorong melakukan aksi besar-besaran sebagai bentuk protes. Bukan karena masyarakat gemar bertikai, melainkan karena hukum dinilai gagal menjalankan fungsinya secara adil dan bermartabat.
“Aksi massa bukanlah kemungkinan yang jauh. Dalam kondisi seperti ini, itu bisa jadi hanya soal waktu,” ujar Ketua LSM Lidik Pro Kabupaten Soppeng, Suheri Sulle.
Meski kegelisahan meluas, berbagai pihak tetap mengajak masyarakat untuk menahan diri dan menjaga kondusivitas daerah. Provokasi dari pihak-pihak yang dinilai memiliki kepentingan tertentu dikhawatirkan justru memperkeruh suasana dan merusak stabilitas sosial di Bumi Latemmamala.
Harapan pun disuarakan agar roda pemerintahan dan penegakan hukum di Kabupaten Soppeng dapat berjalan dengan baik, adil, dan bermartabat. Penegakan hukum yang profesional dan transparan dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan kembali kepercayaan publik.
Dalam tulisannya, Suheri Sulle menegaskan pentingnya evaluasi serius terhadap kinerja aparat penegak hukum. Menurutnya, hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan negara.
“Jika keadilan terus ditunda atau dipelintir, maka jangan salahkan masyarakat bila kemarahan itu meledak. Negara harus hadir, bukan sekadar sebagai simbol, tetapi sebagai penjamin keadilan,” tegas Suheri, Minggu (8/2/2026).
Kini, masyarakat Soppeng menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum masih memiliki wibawa. Penanganan kasus secara terbuka dan berkeadilan diyakini mampu meredam kegelisahan sekaligus mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas.
Ke depan, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi harapan bersama agar kepercayaan publik dapat kembali pulih dan stabilitas daerah tetap terjaga.
0Comments