Rilis Info News - Publik hingga kini masih mempertanyakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng yang digelar beberapa waktu lalu. Pasalnya, sampai hari ini belum ada kejelasan maupun pernyataan resmi terkait kesimpulan dan tindak lanjut dari RDP tersebut.
Diketahui, RDP tersebut secara khusus membahas dugaan kasus penganiayaan dan pengancaman yang diduga melibatkan salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Soppeng. Persoalan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum sekaligus etika oleh seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat.
Namun, minimnya informasi yang disampaikan kepada publik justru menimbulkan berbagai spekulasi. Transparansi hasil RDP dinilai penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen DPRD dan BKSDM dalam menuntaskan persoalan tersebut secara objektif dan berkeadilan.
Atas kondisi tersebut, Ketua LSM Sidik Mahmud Cambang secara tegas mempertanyakan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Soppeng. Menurutnya, Badan Kehormatan memiliki kewenangan moral dan institusional untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggota DPRD.
Ia menilai, lambannya sikap Badan Kehormatan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. “Jika benar ada dugaan pelanggaran etik dan hukum, maka Badan Kehormatan seharusnya segera bertindak dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.Selasa (27/1/2026).
Lebih lanjut, Mahmud Cambang menekankan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Ia berharap agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut, karena dapat menimbulkan preseden buruk dan merusak citra DPRD Kabupaten Soppeng di mata publik.
0Comments