Rilis Info News - Program revitalisasi SMP Muhammadiyah Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan secara swakelola menjadi sorotan publik. Pelaksanaan kegiatan ini diduga kuat menyimpang dari standar teknis dan prosedur yang semestinya diterapkan. Rabu, 15/10/2025.
Hasil pantauan langsung di lapangan menunjukkan adanya kejanggalan serius. Proses pemasangan keramik lantai telah berjalan, meskipun bagian atap bangunan belum rampung. Rangka atap baja memang sudah berdiri, namun penutup atap dan plafon belum terpasang, urutan kerja yang jelas tidak sesuai dengan praktik konstruksi yang lazim.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Investigasi dan Monitoring Lembaga HAM ndonesia (LHI), Mahmud Cambang, menyampaikan kritik keras.
“Ini jelas ganjil. Pemasangan keramik seharusnya menjadi tahap akhir, bukan dilakukan saat atap belum selesai. Risiko kerusakan sangat tinggi. Ini menandakan lemahnya manajemen pelaksanaan dan pengawasan di lapangan,” tegas Mahmud.
Ia menilai proyek tersebut mencerminkan masalah klasik dalam pelaksanaan proyek pemerintah: pekerjaan dilakukan asal jadi, asal selesai, tanpa memperhatikan kualitas dan tertib administrasi.
“Kalau pengawasan dibiarkan longgar, pekerjaan akan dikerjakan sembarangan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap anggaran negara yang bersumber dari rakyat. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati,” lanjutnya.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan tidak berada di lokasi dan belum dapat dimintai klarifikasi.
0Comments