Rilis Info News - Program revitalisasi pembangunan SMP Muhammadiyah di Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan secara swakelola mendapat sorotan dari Ketua Tim Investigasi dan Monitoring Lembaga HAM Indonesia (LHI), Mahmud Cambang. Ia menduga pelaksanaan rehabilitasi sekolah tersebut tidak sepenuhnya mengikuti standar teknis dan prosedur pelaksanaan konstruksi yang semestinya. (Rabu, 15/10/2025)
Hasil pantauan tim LHI di lapangan mengungkap sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah proses pemasangan keramik lantai yang sudah dilakukan, padahal pekerjaan atap bangunan belum sepenuhnya rampung. Meskipun rangka baja atap telah terpasang, penutup atap dan plafon belum selesai dikerjakan.
"Ini jelas ganjil. Pemasangan keramik seharusnya dilakukan di tahap akhir, setelah seluruh struktur atas selesai. Risiko kerusakan sangat tinggi jika dilakukan lebih awal. Ini menunjukkan lemahnya manajemen pelaksanaan dan pengawasan di lapangan," ujar Mahmud Cambang saat dikonfirmasi.
Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan persoalan klasik dalam pelaksanaan proyek pemerintah, di mana pekerjaan dilakukan sekadar untuk mengejar target penyelesaian tanpa memperhatikan mutu serta ketertiban administrasi.
"Jika pengawasan dibiarkan longgar, maka pekerjaan akan dilakukan asal-asalan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap anggaran negara yang berasal dari rakyat. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar," tegasnya.
Mahmud pun mengingatkan agar pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh, agar program revitalisasi yang sejatinya bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tidak justru menghasilkan proyek yang bermasalah.
0Comments