Rilis Info News - Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengelolaan Sampah dalam rangka Pemantauan Adipura 2025 yang digelar di Aula Kantor Gabungan Dinas, Kamis (23/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan isu strategis nasional yang menjadi perhatian langsung Presiden RI sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yang menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh pada tahun 2029.
“Kita harus bergerak cepat dan terukur. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tanggung jawab kita semua — mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Setiap camat, lurah, dan kepala desa harus memastikan wilayahnya bersih dan bebas dari TPS ilegal,” tegas Suwardi Haseng.
Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Soppeng telah memiliki Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025–2026 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Peta jalan tersebut mencakup strategi pengurangan sampah dari hulu, peningkatan kapasitas pengelolaan berbasis komunitas, hingga penanganan di hilir melalui optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Kabupaten Soppeng mencapai 35.179 ton per tahun atau sekitar 97,72 ton per hari, dengan tingkat penanganan baru sekitar 27.552 ton per tahun. Masih terdapat sekitar 22,23 ton sampah per hari yang belum tertangani secara optimal.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Bupati meminta jajarannya segera mengambil langkah konkret, antara lain:
- Pembenahan kinerja pengelolaan TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- Pengaktifan kembali Bank Sampah Unit di setiap wilayah.
- Peningkatan pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga secara mandiri.
- Pelaksanaan kerja bakti rutin dan penindakan tegas terhadap TPS ilegal.
Suwardi juga menekankan pentingnya transformasi pengelolaan sampah menuju sistem berkelanjutan dan berbasis teknologi, seperti penerapan Refuse-Derived Fuel (RDF), Waste-to-Energy (WTE), serta penguatan ekonomi sirkular melalui literasi dan edukasi Bank Sampah.
“Target kita bukan semata meraih Adipura, tetapi mewujudkan Soppeng yang bersih, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya.
Selain membahas pengelolaan sampah, rapat tersebut juga dirangkaikan dengan koordinasi Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat di tengah Regulasi Efisiensi APBD Tahun Anggaran 2026, serta evaluasi pelaksanaan program strategis nasional di Kabupaten Soppeng.
Program yang dibahas antara lain:
- Pembangunan Sekolah Rakyat, guna memperluas akses pendidikan berbasis komunitas.
- Percepatan Operasional Koperasi Merah Putih, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM.
- Percepatan Penyaluran BLT Kesra bagi 12.154 keluarga miskin, guna menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Suwardi menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kita dituntut bekerja cerdas di tengah efisiensi anggaran. Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan memaparkan sejumlah program strategis 2025, di antaranya Optimasi Lahan Rawa dan Non Rawa seluas lebih dari 3.700 hektare di beberapa kecamatan, pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan petani muda, serta Program Mandiri Benih dengan penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen sesuai SK Menteri Pertanian terbaru.
Rapat ditutup dengan arahan Bupati agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan penilaian Adipura 2025, serta mewujudkan visi pembangunan daerah “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekda Soppeng, para Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala SKPD, camat, lurah, kepala desa, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait.
0Comments