Rilis Info News - Dugaan adanya makanan tidak layak konsumsi dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang terjadi pada Selasa (30/9/2025), menjadi perhatian publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, terdapat dua sekolah di wilayah tersebut yang menerima makanan dari yayasan pengelola MBG, yang diduga tidak layak dikonsumsi. Salah satu sekolah yang terdampak adalah MI DDI Jampu-Jampu.
Kepala MI DDI Jampu-Jampu, Bustani Syarif, saat dihubungi media, membenarkan bahwa terdapat makanan yang tidak dikonsumsi oleh para siswa.
"Ada beberapa nasi yang tidak dimakan anak-anak, itulah yang kemudian dikembalikan," ujar Bustani.Rabu, 1/10/2025.
Ia menegaskan bahwa tidak ada aksi penolakan dari pihak sekolah maupun siswa terkait makanan yang disalurkan. "Kemarin itu, saat petugas MBG menjemput ompreng (wadah makanan), makanan yang tidak dikonsumsi juga ikut dibawa kembali," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa beberapa siswa enggan memakan makanan tersebut karena mencium aroma yang kurang sedap.
"Terkait adanya satu ompreng yang terselip dan berisi makanan kemarin, memang benar. Kami juga heran mengapa bisa terselip bersama makanan hari ini," tambahnya.
Menutup pernyataannya, Bustani berharap agar pihak pengelola MBG lebih teliti dalam proses distribusi makanan dan memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, Ketua Investigasi dan Monitoring Lembaga HAM Indonesia (LHI), Mahmud Cambang, menyayangkan adanya makanan yang tidak layak konsumsi dalam program MBG.
"Kalau makanan yang disajikan untuk anak-anak justru menimbulkan bau tak sedap dan tidak layak konsumsi, ini sudah masuk kategori kelalaian serius," kecam Mahmud. "Kita bicara soal hak dasar anak untuk mendapat makanan yang aman dan sehat, bukan sekadar proyek formalitas."
Ia menilai bahwa kejadian ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.
"Jangan sampai program ini jadi kedok untuk meraup untung semata, sementara anak-anak kita dijadikan korban eksperimen makanan tak layak," lanjutnya tajam.
Mahmud juga mendesak pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengadaan dan distribusi makanan.
"Ini bukan sekadar insiden teknis. Ini alarm keras. Bila perlu, cabut izin yayasan yang tidak becus mengelola makanan anak sekolah," tutup Mahmud Cambang dengan nada serius.
(A1R)
0Comments