Rilis Info News - Proyek renovasi sekolah di Kabupaten Soppeng untuk tahun anggaran 2025 kembali menjadi sorotan. Program yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah, diduga kuat dikendalikan oleh kelompok tertentu yang bermain di balik layar.
Informasi dari sejumlah sumber terpercaya mengungkapkan adanya keterlibatan pihak tidak resmi yang ikut menikmati aliran dana dari proyek yang bersumber dari APBN tersebut. Ironisnya, kepala sekolah hanya dijadikan tameng apabila muncul persoalan hukum di kemudian hari.
"Seharusnya proyek ini murni dikelola oleh sekolah secara swakelola. Tapi kenyataannya, ada pihak luar yang mengatur semuanya. Kepala sekolah hanya dijadikan formalitas, sementara kelompok lain yang mengatur dan mengambil keuntungan," ujar seorang narasumber saat ditemui di sebuah warung kopi, Selasa (9/9/2025).
Narasumber tersebut juga menyebut adanya struktur bayangan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek di sejumlah sekolah penerima anggaran. Tiga orang disebut memegang peran penting dalam pengaturan dan pembagian proyek, seperti "ketua kelas" yang membagi-bagi tugas.
"Di lapangan, ada yang berperan sebagai operator utama. Kepala sekolah seolah dipaksa patuh karena ada tekanan dari atas. Jika terjadi masalah hukum, kepala sekolah yang dikorbankan, padahal bukan dia yang menikmati hasilnya," tegasnya.
Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang juga mengungkapkan hal serupa. "Tim kami telah mewawancarai langsung beberapa kepala sekolah, dan memang ditemukan indikasi kuat keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek ini," ujarnya.
Praktik semacam ini dinilai sangat merugikan negara dan mencederai semangat peningkatan mutu pendidikan. Aparat Penegak Hukum (APH), didesak untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek-proyek serupa.
Jika dibiarkan, proyek yang seharusnya memperkuat fasilitas pendidikan justru berpotensi menjadi ladang bancakan segelintir oknum demi keuntungan pribadi.
0Comments