Ilustrasi Bumdes
Rilis Info News - Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Soppeng menjadi sorotan setelah Tim Investigasi dan Monitoring Lembaga HAM Indonesia (LHI), Mahmud Cambang menemukan dugaan penyimpangan dalam operasional serta pemanfaatan dana desa.
Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah desa di wilayah tersebut. Berdasarkan temuan awal, beberapa BUMDes diduga tidak menjalankan kegiatan usaha secara nyata, melainkan hanya tercatat secara administratif.
“Banyak BUMDes di Soppeng yang secara fisik tidak menunjukkan aktivitas usaha. Mereka terdaftar secara resmi, tetapi tidak ada kegiatan ekonomi yang berjalan. Padahal, dana yang digunakan bersumber dari dana desa,” ujar Mahmud kepada wartawan, Senin (2/9).
Ia menambahkan, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar pemanfaatan dana desa benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai BUMDes hanya menjadi tempat penyaluran dana desa tanpa hasil yang jelas. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pihak tertentu yang diuntungkan secara tidak semestinya,” tambah Mahmud.
Lebih lanjut, Mahmud menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan hasil investigasi ini kepada aparat penegak hukum (APH) untuk dilakukan audit serta verifikasi terhadap laporan keuangan masing-masing BUMDes.
“Kami mendorong adanya langkah konkret dari pihak berwenang agar pengelolaan dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Soppeng maupun instansi terkait mengenai temuan tersebut.
(A1R/Tim)
0Comments