Rilis Info News - Pencairan dana kerja sama publikasi media di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng tengah menjadi sorotan. Sejak Maret 2025, sejumlah wartawan yang telah menandatangani kontrak kerja sama mengaku belum menerima pembayaran, meskipun kewajiban mereka telah dijalankan sesuai kesepakatan.
Ketidakpastian ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan insan pers. Dalam diskusi yang beredar di salah satu grup WhatsApp, beberapa wartawan mengungkapkan keresahan atas sikap Dinas Pendidikan yang dinilai tidak transparan dan seolah mempermainkan pihak media.
"Awalnya alasannya karena belum ada persetujuan Bupati. Setelah disetujui, muncul alasan baru lagi—katanya dana alokasi umum (DAU) belum cukup. Padahal ini sudah memasuki triwulan ketiga," ungkap salah satu wartawan.
Kekecewaan juga muncul ketika sejumlah program lain seperti pengadaan Smart Board dan pembagian seragam gratis disebut telah lebih dahulu dicairkan dananya, sementara dana publikasi media masih menggantung.
"Smart Board dan seragam sudah dibayar, tapi kenapa dana untuk media belum juga cair? Ada apa sebenarnya di balik ini semua?" tambah seorang jurnalis lain dengan nada mempertanyakan.
Haerul S., jurnalis senior yang dikenal dengan sapaan Petta Duga-Duga, turut menyampaikan kritik. Ia menyayangkan sikap Disdik Soppeng yang menurutnya tidak profesional dalam menjalin kemitraan dengan media.
"Kami telah memenuhi kewajiban sesuai kontrak yang sah secara hukum. Namun, pihak Disdik justru terus mengulur waktu dengan alasan yang berubah-ubah. Kami merasa tidak dihargai," tegas Haerul.
Situasi ini menambah panjang daftar keluhan terhadap praktik birokrasi yang dinilai kurang akuntabel. Para wartawan mendesak agar Disdik Soppeng segera memberikan penjelasan resmi dan merealisasikan hak-hak media agar hubungan kemitraan tetap berjalan sehat dan profesional.
Hingga berita ini diturunkan, Disdik Soppeng diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi dalam waktu dekat.
0Comments