Rilis Info News - Lembaga Kajian dan Advokasi HAM Indonesia (LHI) meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut diketahui bernilai sekitar Rp450 juta.
Ketua Tim Monitoring dan Investigasi LHI, Mahmud Cambang, menyoroti indikasi ketidakterbukaan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Sistem pada e-katalog berubah-ubah dan terkesan tidak konsisten. Kami menduga ada praktik kolusi antara PPTK, PPK, dan pihak pengadaan barang dan jasa (BARJAS)," ujarnya saat ditemui di salah satu warkop di Kota Soppeng, Kamis (31/7).
Mahmud menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti dan telah melaporkannya secara resmi ke APH. "Kami tidak perlu berpanjang lebar. Semua bukti sudah kami pegang dan laporan sudah kami serahkan kepada pihak berwenang," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi aparat penegak hukum guna memperoleh tanggapan terkait laporan tersebut, sebagai bagian dari upaya menjaga keberimbangan pemberitaan.
(A1R)
0Comments