Rilis Info News - Proyek rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan di kabupaten Soppeng, provinsi Sulawesi Selatan, senilai 450 juta melalui dinas perhubungan, diduga tidak transparan. Sabtu , (19/7/2025)
Dengan pagu anggaran sebesar Rp 457 juta ini, diduga ada kongkalikong antara PPK, PPTK dishub , dengan pihak terkait.
Upaya konfirmasi yang telah dilakukan oleh Media kepada Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Soppeng hingga kini masih memunculkan tanda tanya. Berdasarkan hasil pantauan, ditemukan berbagai kejanggalan serta dugaan penyimpangan dalam proyek ini.
Dalam pernyataan PPK dishub sewaktu dikonfirmasi terkait dengan standar sertifikat SNI yang selalu berubah-ubah melalui sambungan telepon, ia mengatakan " terkait dengan nomor sertifikat SNI kalau mau dimasukkan tidak apa -apa, kalaupun ada lebih bagus "
" Sebenarnya begini, ada permohonannya dulu masuk itu, kalau kita mau tahu proses pengadaan, itu permohonan masuk dulu ke PPK , dan di permohonan itulah saya melihat dan mendasari terkait dengan permohonan itu " ucapnya (19/7/2025)
Beberapa kejanggalan yang menjadi sorotan adalah :
1. Pada tanggal 11 July 2025, PPTK dishub mengatakan bahwa jenis bohlam merk MAZOA 45 WATT yang dipakai pada proyek ini itu berstandar SNI dan ada tertera di e-katalog, namun dihari yang sama penelusuran media ini ke sistem inaproc tidak menemukan seperti yang dikatakan oleh PPTK dishub (kolom merek, dan SNI kosong, alias tidak di isi)
2. Pada tanggal 12 July 2025, PPK dishub mengatakan bahwa sirup LKPP tidak diwajibkan memasukkan nomor sertifikat SNI pada sistem inaproc, namun penelusuran media ini menemukan kolom pada SNI di sistem inaproc sudah berubah ( dari kolom yang sebelumnya kosong, sudah tertera 'masih dalam tahap kurasi' )
3. Pada tanggal 19 July 2025, media ini konfirmasi melalui telepon ke PPK dishub terkait nomor sertifikat SNI yang dari sebelumnya tertera ' masih tahap kurasi ' dan sekarang sudah berubah ( merek dan nomor sertifikat SNI pada kolom sistem inaproc sudah berubah lagi dan tertera jenis merek dan nomor sertifikat SNI nya)
Hingga berita ini ditayangkan, kami berharap dinas perhubungan transparan pada anggaran yang dikelolanya, dan membuka akses informasi, agar masyarakat dapat memantau bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran.
Media ini memastikan akan terus mengawal dugaan ini, serta berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi secara transparan kepada publik
Sementara itu, Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang saat dikonfirmasi media, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti yang cukup dan sudah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
0Comments