Rilis Info News - Sebuah kegiatan pelatihan bertajuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Almadera, Makassar, menuai sorotan publik, terutama terkait dugaan penyalahgunaan anggaran desa.
Peserta kegiatan dibebani biaya sebesar Rp3 juta per orang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, baik dari sisi legalitas maupun urgensinya, apalagi dana tersebut diduga berasal dari alokasi Dana Desa.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa beberapa desa di Kabupaten Soppeng bahkan mengirim lebih dari satu peserta. Dalam sejumlah kasus, satu desa mengirim tiga hingga empat orang. Artinya, total dana yang dikeluarkan per desa bisa mencapai Rp9 hingga Rp12 juta.
“Ada desa yang sampai mengirim empat orang. Itu berarti belasan juta rupiah diambil dari dana desa hanya untuk satu kegiatan,” ungkap salah seorang kepala desa yang enggan disebut namanya, Rabu (9/7/2025).
Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, menilai kegiatan ini sebagai bentuk pemborosan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
"Ini jelas pemborosan! Uangnya besar, manfaatnya minim, rakyat tidak merasakan apa-apa," tegas Mahmud.
Menurut Mahmud, kegiatan seperti ini hanya menjadi kamuflase untuk menghabiskan anggaran desa tanpa hasil konkret. Padahal, dana desa seharusnya difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga, bukan untuk agenda-agenda yang terkesan elitis dan tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Atas dasar itu, Mahmud mendesak Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap kegiatan tersebut.
“Kami mendesak Inspektorat dan APH tidak tinggal diam. Ini harus diselidiki agar anggaran desa tidak terus-menerus dijadikan alat pemborosan berkedok pelatihan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Apdesi maupun Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait polemik ini.
0Comments