.png)
Rilisinfonews.id - Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menuai sorotan. Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) mempertanyakan dasar penggunaan anggaran daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Ketua LPKN, Alfred, mendesak Pemkab Soppeng bersikap transparan terkait jumlah anggaran yang digunakan serta siapa saja pihak yang dilibatkan dalam agenda itu. Ia menilai kegiatan seperti ini rawan menjadi ajang seremonial belaka tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
“Di mana asas manfaatnya? Berapa anggaran yang digunakan? Siapa saja yang ikut? Jangan hanya gelar acara demi pencitraan. Kalau ini hanya ajang seremonial tanpa hasil nyata untuk rakyat, itu pemborosan,” ujar Alfred dalam keterangan tertulis, Minggu (1/6).
Menurutnya, setiap penggunaan dana publik harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas, terutama di tengah dorongan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat.
“Uang rakyat bukan untuk dibelanjakan demi eksistensi birokrasi. Jika kegiatan ini tak mampu menunjukkan hasil konkret, maka keikutsertaan tersebut patut dipertanyakan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Soppeng belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian dana yang digunakan maupun jumlah peserta yang diberangkatkan dalam kegiatan APKASI tersebut.
0Comments