.png)
Rilisinfonews.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Soppeng menggelar konferensi pers di Hark Café Malaka pada Minggu, 22 Juni 2025. Agenda ini digelar sebagai bentuk klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap Partai Golkar, khususnya terkait dinamika pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Andi Kaswadi Razak, SE, menegaskan bahwa partainya tetap berkomitmen mendampingi dan mengawal pemerintahan, terlebih karena Bupati Soppeng saat ini merupakan kader Partai Golkar.
“Kami di Partai Golkar secara rutin melakukan pertemuan dengan fraksi untuk memastikan seluruh program pemerintah yang juga menjadi tanggung jawab partai dapat berjalan dengan baik. Tidak benar jika dikatakan seolah-olah Partai Golkar menzalimi kadernya. Justru kami selalu berupaya memastikan kader kami tidak menjalankan roda pemerintahan secara keliru,” ujarnya.
Klarifikasi Kronologis dan Administratif
Andi Kaswadi memaparkan kronologi yang memicu polemik, termasuk persoalan administrasi surat-menyurat antara Sekda dan DPRD. Ia menilai proses tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur, mulai dari penggunaan kop surat hingga keterlambatan penyampaian dokumen penting.
“Surat dari Sekda baru diterima oleh pimpinan DPRD sekitar pukul 15.00 WITA, padahal rapat dijadwalkan pukul 14.00 WITA. Selain itu, surat seharusnya ditandatangani atas nama Bupati jika tidak ditandatangani langsung,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik pelaksanaan rapat pimpinan DPRD yang dilakukan tanpa kehadiran Ketua DPRD, yang saat itu sedang mengikuti pelantikan AMPI di Makassar.
“Ini bukan soal siapa hadir, tapi soal etika administrasi. Undangan justru ditandatangani oleh Wakil Ketua II, padahal Ketua I ada di tempat. Ini hal sepele, tetapi berdampak pada legitimasi keputusan,” tambahnya.
Fraksi Golkar Tegas, Tapi Tidak Membangkang
Terkait ketidakhadiran Fraksi Golkar dalam rapat, Andi Kaswadi menyebut langkah itu diambil sebagai bentuk sikap hati-hati atas dugaan prosedur yang tidak dijalankan dengan baik. Ia menegaskan bahwa Fraksi Golkar tetap setia mengawal pemerintahan dan tidak pernah berniat menghalangi jalannya pembangunan.
“Kami tidak ingin membiarkan dokumen RPJMD, yang menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan, penuh dengan kesalahan. Ada banyak hal dalam dokumen itu yang belum sesuai, dan Fraksi Golkar sudah memberikan masukan. Hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa:
“Adapun Fraksi Golkar yang keluar dan tidak hadir karena ada gelagat yang tidak beres. Fraksi Golkar tidak mau melihat pemerintah daerah melakukan hal yang salah, itu salah satu alasannya. Hal ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama, supaya pemberitaan-pemberitaan itu berimbang.”
Menurutnya, langkah Fraksi Golkar merupakan bentuk kehati-hatian dan komitmen moral, bukan sikap membangkang.
Kritik untuk Lingkaran Sekitar Bupati
Di tengah penjelasan tersebut, Andi Kaswadi juga menyoroti kondisi internal yang menurutnya turut memperkeruh suasana, khususnya dari pihak-pihak di sekitar Bupati yang dinilai tidak memberikan masukan yang sehat.
“Yang kami sesalkan, justru di sekeliling Bupati banyak pembisik-pembisik yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, bukan kepentingan Soppeng ke depan. Ini yang membuat jalannya pemerintahan tidak kondusif dan bisa menyesatkan pengambilan keputusan,” tegasnya.
Teguran terhadap Pihak Luar yang Mengintervensi
Lebih lanjut, Andi Kaswadi juga menyoroti sikap sejumlah fraksi lain yang dinilainya terlalu mencampuri urusan internal Partai Golkar.
“Urus saja fraksimu, jangan urus rumah tangga Partai Golkar. Kami punya mekanisme sendiri. Tidak etis jika pihak luar ikut memprovokasi atau menyudutkan fraksi kami. Biarlah masyarakat yang menilai,” katanya tegas.
Komitmen Golkar untuk Soppeng
Sebagai penutup, Kaswadi kembali menegaskan bahwa Partai Golkar akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kader yang diberi amanah tidak menyimpang dari tugas dan tanggung jawab.
“Kami tidak ingin pemerintah gagal, karena itu berarti Partai Golkar juga gagal. Tanggung jawab kami adalah menyatukan semua potensi di Soppeng untuk membangun daerah ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
0Comments