Rilisinfonews.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Soppeng menuai kritik keras akibat kelalaian serta pengabaian dalam penyediaan fasilitas dinas bagi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), khususnya kepada Dandim 1423/Soppeng, Kapolres, dan Kajari.
Berdasarkan penelusuran awak media, terungkap bahwa hingga saat ini, baik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng maupun Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Soppeng tidak mendapatkan kendaraan dinas resmi dari pemerintah daerah.
Ironisnya , dua pejabat tinggi penegak hukum ini harus menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas strategis mereka.
Kondisi ini makin memprihatinkan ketika diketahui bahwa Dandim 1423/Soppeng hanya menggunakan Toyota Innova keluaran lama, yang bahkan diketahui bukan kendaraan institusional, melainkan milik Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng.
Menanggapi hal tersebut, Alfred, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), menyampaikan kecaman keras dan rasa prihatin mendalam.
”Ini bentuk konkret dari ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap institusi negara yang justru menjadi pilar utama stabilitas dan pelayanan publik,” ucapnya.
Alfred juga menyoroti kiprah Dandim 1423/Soppeng yang selama ini aktif mendampingi petani dalam mendukung program nasional swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Bayangkan, orang yang setiap hari turun ke lapangan, memikul amanah rakyat, menyukseskan program swasembada pangan, malah diberi kendaraan lama yang bahkan bukan milik institusinya. Di mana penghargaan dan tanggung jawab Pemda?” geramnya.
Namun , hingga berita ini dibagikan, belum ada hasil konfirmasi dari pihak pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Soppeng, Sabtu (17/5).
.png)
0 Comments