Awasi Pengerahan ASN Kampanye Terselubung

Oleh: Arianto, Pemimpin Redaksi JURNAL

Rilisinfonews.id - Perlu diawasi secara ketat pengerahan PNS/ASN, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran dalam tindakan politisasi birokrasi. 

Politisasi birokrasi massif terjadi pada Pilkada yang diikuti kandidat incumbent atau petahana atau kandidat yang diikuti keluarga petahana atau kandidat yang didukung atau diusung petahana.

Politisasi birokrasi dapat terjadi dalam bentuk mengerahkan PNS/ASN untuk berkampanye secara terselubung. Penggunaan wewenang pejabat birokrasi untuk mempengaruhi pemilih. Serta penggunaan anggaran, dan fasilitas pemerintah untuk berkampanye secara terselubung.

Olehnya, sering terjadi dalam musim Pilkadal, ada-ada ajja kegiatan atau program birokrasi yang tidak terlalu penting dijadikan sangat penting dilakukan karena bisa dilakukan kampanye terselubung. Selain menggerus anggaran dengan kegiatan mubassir, juga merepotkan birokrasi tingkat bawah, bahkan sering membuat pusing tujuh keliling para lurah, kades, sampai RT dan RW.

Pegiat Pilkadal atau tim calon mesti pro aktif mengawasi dan menemukan serta mendokumentasi kegiatan-kegiatan birokrasi yang mengarah kepada kampanye terselubung, yang akan menguntungkan satu pasangan calon, tetapi merugikan calon-calon lainnya.

Seluruh kegiatan seperti itu mesti didokumentasi, meskipun tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti, tetapi dokumen seperti itu sangat berharga di kemudian hari, apalagi bila harus berlanjut ke MK. Silahkan laporkan dan berikan ke bagian dokumentasi tim untuk disimpan.

Sebagai catatan, pelanggaran-pelanggaran peraturan Pilkadal sulit ditemukan pengawas dan tim bila hanya bersikap pasif. Maka, aktifkan tim pengawas secara menyeluruh ke seluruh kecamatan dan kelurahan serta desa, dan temukan pelanggaran, agar pelanggaran tersebut dapat memenuhi syarat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Selamat bertanding.